Teks foto : Pendopo Pemkab Mojokerto
MOJOKERTO ~ Komitmen Pemerintah Mubarok atau H Muhammad Al Barra dan dr Muhammad Rizal Oktavian dengan mengimplementasi penataam reformasi birokrasi, mendapat sambutan baik dari sejumlah tokoh maupun pengamat kebijakan publik.
“Salah satu upaya percepatan reformasi birokrasi yang telah dilakukan dengan melakukan mutasi atau rotasi dalam birokrasi pemerintahan. Mutasi maupun rotasi yang telah digelar, serta selter (seleksi terbuka) yang segera dilaksanakan oleh Bupati Mojokerto itu, merupakan sebuah proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen, pelaksanaan, dan pengawasan berkelanjutan dari seluruh tingkatan pemerintahan.
Pandangan saya, beberapa periode mutasi yang telah dijalankan Gus Barra, sudah bagus urutannya, ini relevansinya ada, serta programnya berkelanjutan, dan sudah sesuai koridor manajemen talenta ASN. Artinya, Gus Barra banyak melakukan penyegaran di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dengan tujuan untuk memeratakan sumber daya manusia ASN, dan memastikan kesiapan OPD keberlanjutan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif , serta untuk mensukseskan catur Adipraya Mubarok.,” H Moedjito selaku pengamat kebijakan publik.
Moedjito juga menerangkan, adanya tiga eselon II yang kosong, yaitu Perpustakaan, Dinas Pendidikan dan PUPR. Merupakan langkah yang tidak gegabah dalam menentukan pilhan, sebab ketiiga dinas dianggapnya tempat strategis dan harus diisi pejabat yang berkompeten, profesional, berintegritas. Terutama, Dinas Arsip dan Perpustakaan, bukan lagi menjadi tempat pembuangan pejabat, tetapi punya hal yang baik sebagai ibadah keilmuan, untuk memberikan pencerahan, untuk media dakwah,
“Sudah saatnya merubah paradigma menjadi OPD yang berkemampuan memberikan pencerahan kepada publik,, untuk calon kadis Pendidikan dan PUPR, juga harus punya masterplain bagaimana membangun Mojokerto yang kuat dan baik dalam sistem. Jelasnya, Gus Barra telah melakukan penataan reformasi birokrasi yang tepat,” urainya. (hd/red)
