Jakarta – seputar indonesia.co.id – PBH Merah Putih Nusantara kembali menyorot dugaan praktik penyalahgunaan alat berat di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Lembaga bantuan hukum ini menemukan indikasi bahwa dua unit breaker milik perusahaan yang seharusnya digunakan dalam pengerjaan jaringan saluran irigasi Kelara Karaloe di Campagayya, Kecamatan Batang, justru dipakai untuk aktivitas tambang ilegal di Tolo Selatan.
Proyek irigasi yang menelan anggaran Rp24 miliar tersebut sedianya menjadi program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan ketersediaan air di wilayah Jeneponto. Namun, dugaan penggunaan alat dan material proyek di luar peruntukan resmi dinilai mencederai amanah pembangunan.
Ketua PBH Merah Putih Nusantara menyebut temuan ini harus segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Menurutnya, dugaan penggunaan alat proyek negara untuk kepentingan ilegal bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat luas.
“Alat yang seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat justru diduga dialihkan ke tambang ilegal. Ini persoalan serius yang harus diusut tuntas,” tegasnya.
Lebih jauh, PBH Merah Putih Nusantara menilai fenomena seperti ini menjadi alarm bagi transparansi proyek pemerintah. Mereka menekankan perlunya pengawasan ketat dari dinas terkait agar aset negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan segelintir pihak.
Tambang ilegal di Tolo Selatan sendiri sudah lama menjadi sorotan warga. Aktivitasnya dianggap merusak lingkungan dan menimbulkan keresahan. Jika benar terbukti alat proyek irigasi digunakan untuk menunjang kegiatan tersebut, maka persoalan ini bukan hanya soal pelanggaran administrasi, tetapi juga menyangkut aspek hukum yang serius.
PBH Merah Putih Nusantara mendesak agar pihak kepolisian, inspektorat, dan kejaksaan segera turun tangan melakukan investigasi. Transparansi anggaran Rp24 miliar yang digunakan untuk proyek irigasi Campagayya juga harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Kami akan terus mengawal kasus ini. Jangan sampai proyek vital untuk kepentingan rakyat hanya menjadi kedok untuk praktik ilegal,” tambahnya.
Sejauh ini, pihak perusahaan yang mengerjakan proyek irigasi Kelara Karaloe belum memberikan keterangan resmi. Aparat terkait pun masih bungkam soal dugaan keterlibatan alat proyek dalam aktivitas tambang ilegal.
PBH Merah Putih Nusantara memastikan akan melayangkan laporan resmi jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan tegas dari pihak berwenang. Bagi mereka, penyelamatan aset negara adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.
Diduga ada keterlibatan “APH setempat yang membekingi praktek ilegal pertambangan tersebut.
(Red)
