Keterangan Foto : Ilustrasi.
MOJOKERTO– Di tengah melonjaknya harga beras di pasaran, Dinas Pangan dan Perikanan (Dispari) Kabupaten Mojokerto justru mendapat sorotan tajam. Pasalnya, stok beras milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto yang disimpan di gudang Bulog terkesan hanya ditumpuk tanpa dimanfaatkan untuk meredam gejolak harga di masyarakat.
Mengacu pada Pasal 16 Perda Nomor 10 Tahun 2021, stok beras cadangan pangan pemerintah daerah tidak boleh disimpan melebihi batas waktu empat bulan. Namun faktanya, stok beras yang ada saat ini sudah melewati ambang waktu tersebut. Sementara itu, mekanisme teknis pengelolaan dan distribusi cadangan beras pemkab masih belum diatur dengan Peraturan Bupati (Perbup).
Kondisi ini memunculkan pertanyaan, mengapa saat terjadi anomali harga beras, Pemkab Mojokerto tidak segera menggelontorkan beras murah kepada masyarakat sebagaimana amanat Pasal 19 Perda 10/2021.
“Kenapa harus menunggu bantuan beras dari program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan)? Padahal Pemda sendiri punya stok beras. Seharusnya stok itu bisa segera disalurkan, bukan ditumpuk di gudang hingga melewati batas simpan,” ujar salah satu pemerhati pangan, yang enggan disebutkan namanya
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan perhatian pemerintah terkait ketersediaan beras murah. “Kalau terlalu lama disimpan, apa tidak busuk di gudang? Kalau alasannya beras selalu fresh, jangan-jangan stok yang dimaksud bukan beras, tapi berupa uang. Karena kan memang pembelian beras melalui Bulog pakai APBD,” tambahnya.
Selain itu, gudang Bulog saat ini juga dikabarkan penuh dan bercampur dengan stok beras milik Bulog, sehingga menimbulkan kerawanan administrasi maupun potensi kerugian.
Publik kini menunggu kejelasan: apakah Perbup yang mengatur teknis pelaksanaan cadangan beras Pemda sudah diterbitkan atau belum. Sebab tanpa regulasi yang jelas, anggaran yang digelontorkan setiap tahun terkesan sia-sia, sementara harga beras terus mencekik masyarakat.(har)
