Keterangan Foto : Gus Barraa Bupati Mojokerto.
Mojokerto | seputarindonesia.co.id ~ Bupati Mojokerto Gus Barra, berdialog langsung dengan Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI), tentang Bantuan Keuangan (BK) di Ruang SBK Pemkab, Senin (25/08/2025).
Saat menemuai perwakilan Kades Gus Barra, mencontohkan, diberapa daerah di Kabupaten, lain tidak ada yang namnya BK Desa seperti Banyuwangi tidak pernah ada BK, Kabupaten Sidoarjo juga sama tidak ada yang namanya BK.
Saya disini tidak berbicara pada kelompok-kelompok tertentu, saya disini sebagai Bupati dan saya harus bisa memahami kondisi yang terjadi di Kabupaten Mojokerto.
Lebih lanjut Bupati menjelaskan, Setiap saya masuk kantor yang saya tanyakan pada staf saya, ada nggak laporan dari Desa, setiap hari saya menanda tangani desa-desa yang bermasalah, mulai puluhan juta, sampai ratusan juta, mulai penyelewangan anggaran Dana Desa yang tidak sesuai, dan lain sebagainya. Karena harus cepat-cepat saya tanda tangani, karena dalam jangka waktu 60 hari tidak saya tanda tangani, akan ditangani APH, ini bentuk kepedulian saya kepada kepala Desa,” jelas Bupati.
Saya tidak pilih pilih, misalnya Desa Temon dan Mojopilang yang mendapatkan bantuan program kumuh dan sanitasi Rp 1 Miliar dari pemerintah provinsi maupun pusat tetap saya akomodasi, tanpa saya memandang latar belakang organisasinya apa.
Tentang BK desa, pada tahun 2024 kenapa saya kaji ulang, karena ada satu desa dapat 5 milyar, dimana bentuk keadilannya, satu Desa dapat berbagai program, mana bentuk keadilannya, sedangkan dilain sisi banyak desa yang tidak pernah mendapatkan bantuan apa–apa dari Kabupaten Mojokerto,” jelasnya.
Siapa yang tidak ingin ketenangan dalam memimpin Kabupaten Mojokerto, tidak ada main main saya memimpin Kabupaten ini, tidak ada keinginan untuk mengembalikan uang, miskipun milyaran sudah saya keluarkan untuk pemilihan saja.
Saya ingin semua berjalan dengan lancar, apapun yang bisa dijalankan, baik itu BK Desa, program apapun, program apa, yang tidak saya jalankan untuk kemaslahatan masyarakat Mojokerto, kesehatan misalnya, anggaran kesehatan yang awalnya Rp 22 miliar pada tahun 2024 ditingkatkan menjadi Rp 66 miliar pada tahun ini agar layanan kesehatan gratis dapat menjangkau seluruh masyarakat.
Sejak saya dilantik berapa puluh sekolahan yang hancur. Kita malu kalau kondisi fisik sekolahan di Mojokerto, bukan hanya tidak layak tapi sudah hancur. Anggaran kemudian milyaran digeser untuk memperbaiki sarana pendidikan. Selain itu ratusan milyar kita turunkan untuk infrastruktur jembatan jalan dan lain lain.
Pembinaan penggunaan dana desa seharusnya menjadi tanggung jawab Camat sebagai pejabat struktural yang membawahi pemerintahan Desa.
Ia menegaskan, jika ada camat yang merasa tidak sanggup menjalankan fungsi pembinaan kepada Kepala Desa, maka sebaiknya menyampaikan kepadanya agar segera ia carikan pengganti,” pungkas Gus Barraa. (har)
