MOJOKERTO ~ Pengasuh Pondok Pesantren DR KH Asep Saifudin Chalim MA ajak masyarakat Mojokerto Istighosah dan doa bersama untuk kemajuan, keadilan dan kemakmuran Kabupaten Mojokerto di Rumah Dinas Bupati, jalan A Yani Kota Mojokeryo 14/08/2025.
Hadir dalam acara Istighosah dan Doa bersama, Bupati Mojokerto Gus Barraa, Wabup Dokter Rizal, Sekda Teguh, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Abah Amin, para ketua Partai dan semua ketua partai non parlemen, Ketua PCNU, Ketua Fatayat
Ketua Muslimat, Pengurus Ansor.
Bupati Mojokerto Gus Barraa, dalam sambutannya mengatakan, pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak akan menaikkan PBB atau P2B.
Kebijakan ini sebagai bentuk keberpihakan kami kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto. Hal ini juga untuk membantu mengurangi beban pengeluaran ekonomi masyarakat.
Berbagai kebijakan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang Pemerintahan Mubarok, akan selalu berorientasi untuk kepentingan rakyat,” tegas Muhammad Al Barra Bupati Mojokerto, (15/8/2025).
Terciptanya pemerintahan yang baik dan demokratis adalah pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Pemerintahan Mubarok
terus membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemkab Mojokerto. Kebijakan Pemerintah Mubarok tetap pro rakyat, karena kebijakan yang tidak pro rakyat itu bisa membebani warga, dan juga berpotensi memicu gejolak di masyarakat.
Saya minta kepada Sekda agar bisa mensosialisasikan pada para camat, bahwa tidak ada kenaikkan pajak, malah ada discount, apabila masyarakat ada keluhan tentang Pajak bisa langsung mendatangi kantor Dinas pendapatan Daerah (DISPENDA),” pungkas Gus Barraa.
H Amin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto dari Partai Nasdem saat memberi keterangan pada wartawan mengatakan, Kami dari DPRD mendukung kebijakan Bupati untuk tidak menaikkan PBB P2B. Untuk PAD kita akan tingkatkan pariwisata akan kita garap untuk tingkatkan PAD.
Melihat kondisi perekonomian masyarakat untuk saai ini masih belum memungkinkan untuk menaikkan Pajak, sehingga kita membuat kebijakan itu harus melihat kondisi ekonomi masyarakat, serta resiko dari kenaikan pajak, kami sangat mendukung sekali kebijakan Bupati untuk tidak menaikkan PBB P2B,” terang Abah Amin. (har)
