Keterangan Foto : Ketua Umum Forum Peserta Jaminan Sosial Sony Mardiyanto.
SURABAYA ~ Pemerintah bersiap membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk memilih calon direksi dan dewan pengawas (dewas) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan periode 2026–2031.
Berdasarkan UU No. 24/2011 dan Perpres No. 81/2015, Pansel wajib dibentuk menyusul berakhirnya masa jabatan kepemimpinan di BPJS, untuk itu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengusulkan nama nama calon Pansel ke presiden.
Menyikapi hal ini, Ketua Umum Forum Peserta Jaminan Sosial Sony Mardiyanto, mengingatkan pemerintah agar ekstra selektif memilih anggota Pansel. Ia menegaskan dua syarat krusial yaitu profesionalitas tanpa intervensi kelompok tertentu dan larangan melibatkan mantan Direktur Utama (Dirut) BPJS di Pansel.
“Pansel jangan sampai berasal dari mantan Dirut BPJS karena dikhawatirkan ada residu kebijakan saat yang bersangkutan menjabat sebelumnya dan itu bisa menjadi konflik kepentingan, namun bila ingin mendaftar sebagai Calon Direksi/Dewas BPJS ya sah sah saja,” tegasnya.
Pansel yang terbentuk rawan dipolitisasi oleh kelompok tertentu. Sony Mardiyanto dan sejumlah pengamat mengkhawatirkan adanya ancaman yaitu Pansel kerap jadi bancakan parpol. Gaji direksi ratusan juta/bulan dan Dewan Pengawas berkisar 55–60% dari gaji Dirut, membuat BPJS jadi incaran politisi, bila Pansel terbukti meloloskan kandidat terindikasi afiliasi partai politik, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 25 UU 24 tahun 2011 tentang BPJS, termasuk Pansel tidak boleh menjadi anggota parpol minimal 3 (tiga) tahun terakhir, bila hal ini terbukti maka presiden berhak memberhentikan yang bersangkutan.
Hal ini penting mengingat Pada juni 2025, Anggoro Eko Cahyo (Dirut BPJS Ketenagakerjaan) mengundurkan diri di tengah jabatan dan “lompat pagar” menjadi Dirut BANK BSI sebelum masa jabatannya di BPJS Ketenagakerjaan berakhir, hal ini menunjukkan karakter kepemimpinan dan tanggungjawab diabaikan begitu saja. Untuk itu diharapkan Presiden Prabowo kedepan lebih selektif agar tidak sampai kecolongan lagi.
Desain Pansel Ideal Versi Forum Peserta
Sony Mardiyanto juga mendorong Pelibatan lembaga netral seperti KPK dan PPATK dalam verifikasi rekam jejak kandidat. Forum Peserta juga mendesak Pemerintah agar segera mengumumkan susunan Pansel pada Agustus 2025 ini.
Dalam pernyataan penutup, Sony, menyampaikan bahwa kesalahan memilih Pansel berpotensi melahirkan kepemimpinan BPJS yang gagal mengelola dana ratusan triliun dan perlindungan sosial bagi 260 juta peserta..!!”.pungkas Ketua Umum Forum Peserta Jaminan Sosial Sony Mardiyanto. (red)
