Bekasi ,Seputar Indonesia, Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama (AWIBB) Bekasi Raya mencium aroma penyimpangan yang di duga di lakukan oknum tim pelaksana kegiatan pada proyek jalan lingkungan di kampung Gaga, RT 02/04, Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi.
Hal itu di katakan Karnadi Lubis Sekretaris AWIBB Bekasi saat di konfirmasi di lokasi pekerjaan. Sabtu (28/12/2024).
“Kami mencium adanya dugaan perbuatan curang yang dilakukan oleh Pelaksana Pengguna Anggaran atau tim pelaksana kegiatan pada proyek jalan lingkungan di Desa Pantai Mekar ini,” kata Sekjen AWIBB Bekasi.
Dia menjelaskan banyaknya dugaan penyimpangan dan kecurangan yang di lakukan oleh PPA dan TPK di lokasi kegiatan berdasarkan hasil investigasi dan analisa terhadap spesifikasi pekerjaan.
“Kami melihat adanya upaya pihak TPK dengan menambahkan air pada beton sehingga dapat menambah volume beton akan tetapi mengurangi kualitas dan mutu beton itu sendiri, hal itu kita duga dilakukan TPK untuk meraup keuntungan pribadi atau golongan,” terangnya.
Tidak hanya itu, Karnadi menyayangkan tidak adanya papan informasi kegiatan yang terpasang di lokasi pekerjaan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
” Selanjutnya, kami tidak melihat adanya papan informasi proyek yang di pasang,hal itu dapat kita duga sengaja di lakukan untuk mengelabui masyarakat,” tandasnya.
Selain itu, ada titik lokasi yang kondisinya berlumpur, belum dihampar base cose hanya terlihat barisan potongan bambu yang siap di lakukan pengecoran. Hal itu menjadi sorotan tajam Sekjen AWIBB Bekasi Raya.
” Kita juga aneh terhadap perencanaan kontruksi pada proyek ini, masa kondisi becek berlumpur juga ada potongan bambu yang terpasang, itu maksudnya apa, perencanaannya seperti apa ini, bobrok sekali,” tandasnya dengan nada tinggi.
Melihat kondisi seperti itu, Karnadi meminta pihak yang berwenang dalam pengawasan untuk mengaudit secara keseluruhan terkait Penyelenggaraan pemerintah Desa Pantai Mekar.
” Dari sini kami menduga banyaknya ketidaksiapan pemerintah Desa dalam merumuskan dan merencanakan penyelenggaraan di bidang pembangunan, bisa jadi di segala bidang ada ketidak becusan pemerintah Desa dalam mengelola anggaran,” jelasnya.
“Untuk itu kami meminta tim monitoring dan evaluasi serta inspektorat untuk mengaudit laporan pertanggungjawaban pemerintah Desa Pantai Mekar,” pintanya.
(Tim)
