Bekasi – Seputarindonesia.co.id – Proyek Rehabilitasi sedang/Berat ruang kelas Sekolah sejumlah Gedung Sekolah di Kabupaten Bekasi melalui Anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 197.648.400.00
yang di kerjakan CV. Adhi Jaya Persada Yang terhitung plaksanaan kerja 90 hari kalender melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang disinyalir tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Spesifikasi Kontruksi dan mengabaikan mutu/ kualitas pekerjaan.
Dari pantauan DPP LSM SIRA, Suara Independen Rakyat Adil.
Jum’at (07/06/2024)
Sejumlah proyek sekolah yang menelan anggaran uang rakyat tersebut dalam pelaksanaan terkesan asal jadi, pemasangan rangka pelapon holo bajaringan terkesan asal jadi dan Tambal sulam bahkan kerangka yang lama tidak di lakukan pembongkaran terlebih dahulu dan terlihat banyak yang keropos dan rapuh, saat ini seluruh pekerjaan dalam kondisi berjalan.
Berawal dari laporan warga yang menyebut proyek rehab Sekolah ituh terindikasi adanya pengurangan bahan material dan selama ini belum terlihat adanya pengawas konsultan mengecek kgiatan rehab sekolah ini.
Menanggapi hal tersebut, DPP LSM SIRA ( Suara Independen Rakyat Adil)
Yusuf Supriatna Kepala Kordinator Jabar menyayangkan pihak rekanan yang mendapatkan tender untuk sejumlah proyek Rehab Sekolah di Kabupaten Bekasi yang di nilai tidak proporsional, dan terkesan memiliki motif cari ke untungan untuk oknum rekanan. Tanpa menghiraukan hasil pekerjaan yang berkualitas dan menyalahi RAB serta mark up anggaran
Seharusnya peran konsultan dan pengawas harus aktip dalam menjalankan tugas sesuai SOP di minta ketegasan nya kepada dinas terkait Agar turun langsung kelokasi kegiatan bilamana terlihat banyak kejangalan dalam kegiatan rehab SMPN 1 Pebayuran agar bertidak tegas melakukan pembongkaran dan melakukan penataan ulang agar bangunan rehab bisa bertahan lama kokoh dan rapih dan mem blexlis CV Adhi jaya persada persada yang di duga CV tersebut milik orang dalam.
Hingga berita ini di terbitkan pihak pengawas, konsultan, dan pelaksana blom dapat di konfirmasi. (Red)
