Laporkan Dugaan Pungli PTSL Puluhan Warga Desa Pungging Datangi Kejaksaan -

MOJOKERTO ~ Mengendarai 4 mobil Puluhan warga Desa Pungging, kecamatan Pungging, bersama kuasa hukumnya mendatangi kantor Kejaksaan negeri Kabupaten Mojokerto melaporkan dugaan pungutan liar (pungli) biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023.

Puluhan warga Desa Pungging Kecamatan Pungging, datangi Kejaksaan Kabupaten Mojokerto didampingi team Kuasa Hukum yang diketuai Mukhlisin SH.

Kepada awak media, Kuasa Hukum warga desa Pungging, Mukhlisin S.H, mengatakan dirinya mewakili warga melaporkan dugaan pungli PTSL tahun 2023 yang di tarik sebesar Rp 340 ribu per pemohon.

“Padahal menurut SKB Tiga Menteri biaya PTSL ditentukan sebesar Rp 150 ribu” ujar Mukhlisin setelah menyampaikan berkas laporan ke Kejari kabupaten Mojokerto. Pada Selasa (14/5/2024)

Lebih lanjut dikatakan, PTSL desa Pungging tahun 2023 di ikuti total sebanyak 2400 pemohon di bagi menjadi dua gelombang, dan kita sudah melakukan klarifikasi kepada panitia tapi tidak di respon sampai sekarang, hingga kami langsung lapor ke Kejari kabupaten Mojokerto

”Masalah nanti ada tidaknya penyalahgunaan dana itu biar nanti diselidiki oleh pihak kejaksaan” imbuhnya.

Lanjut dikatan Mukhlisin, kami menuntut kejelasan terkait rincian anggaran biaya PTSL sebesar Rp 340 itu untuk apa saja.
“Karena kalau di hitung 340 ribu di kalikan 2400 pemohon sudah hampir 800 jutaan dan itu digunakan untuk apa” tambahnya.

Salah satu warga inisial Bd, yang ikut ke kantor Kejaksaan menuturkan, biaya pengurusan program PTSL di Desa Pungging, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto itu disinyalir ditentukan bahkan “dihalalkan” oleh kepala Desa setempat saat rapat dengan panitia PTSL, itu yang saya dengar. Jadi kami (warga) tau-tau suruh bayar sebesar itu saat pengurusan PTSL,” ujar BD Warga Desa Pungging.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Kabupaten Mojokerto Lilik Dwi Prasetyo ketika di konfirmasi via seluler, menyampaikan bahwa laporan warga desa Pungging telah diterima.

”Iya benar laporan telah masuk. Dan kami akan mempelajari dulu laporan itu” kata Kasi Intel Kejari kabupaten Mojokerto. (har)

Perspektif PPWI tentang Peran Wartawan Sebagai Entrepreneur Dan Fungsi Jurnalisme Berbasis Masyarakat

Kades Se-cabangbungin Dan Camat Minta Bupati Bekasi Ganti Dirut RSUD Cabangbungin BEKASI -Pengusiran Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cabangbungin dr. Erni Herdiani terus bergulir. pasalnya saat ini seluruh kepala desa (kades) sudah membuat surat kepada Bupati Bekasi Ade Koswara Kunang untuk Menganti atau memecat Direktur yang sudah sangat menyelengsarakan masyarakat dan kerap memicu konflik sosial tersebut. Ketidaksudian itu terjadi pada pekan lalu yang diketahui ribuan masyarakat mengeruduk kantor kecamatan hingga RSUD Cabangbungin. Yang menuntut mundur dr. Erni Herdiani atau di pecat oleh Bupati Bekasi. Hal itu karenakan masyarakat Cabangbungin sudah tidak Sudi diwilayahnya di pimpin oleh orang yang munafik kepada masyarakat. Pemicu tidak sudinya masyarakat karena maraknya kasus asusila kepada pasien, penolakan pasien , Mal Praktek dan banyak lagi yang di nilai masyarakat sudah Sangat bobrok dalam pelayanannya. Kepala Desa Setialaksana Kecamatan Cabangbungin, Rohmat Hidayatullah mengatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi masyarakat Cabangbungin dengan delapan kepala desa yang ada untuk membuat surat kepada Bupati dengan difasilitasi oleh Camat Cabangbungin untuk segera memecat Direktur yang sudah tidak bisa lagi di terima keberadaannya oleh masyarakat Cabangbungin tersebut. “Kami para kepala desa sudah sepakat dengan pak camat akan membuat surat permohonan untuk pergantian direktur Utama RSUD Cabangbungin,”tegasnya di tengah-tengah ribuan aksi unjuk rasa belum lama ini. Ditambahkannya, mekanisme pemecahan ada di Bupati Bekasi dalam hal ini kepala desa akan berjuang semampu dan sekuat tenaga agar Direktur Utama RSUD Cabangbungin di ganti sebab jika dibiarkan atau tidak di ganti akan terus mengundang emosi di masyarakat yang merasa aspirasinya tidak di tanggapi oleh masyarakat Cabangbungin. “Ini sudah sangat urgen Pemerintah Kabupaten Bekasi harus segera menindaklanjutinya,”paparnya. Sementara Camat Cabangbungin, Mirtono Suherianto mengatakan pihaknya akan memfasilitasi aspirasi masyarakat Cabangbungin dan para kepala desa dan saat ini pun pihaknya intens melaporkan kepada Bupati Bekasi mengenai perkembangan tuntutan di masyarakat sehingga kata dia di harapkan pekan ini sudah ada jawaban dari pemerintah Kabupaten Bekasi tentang tuntutan masyarakat tersebut. ” Pak bupati sudah mengetahui dan pekan ini para kepala desa akan menghadap ke bupati dengan membawa usulan tentang pergantian direktur utama RSUD Cabangbungin,”imbuhnya. Sekedar diketahui, pada saat aksi demo pekan lalu ribuan masyarakat menyerukan tentang pencopotan Direktur Utama RSUD Cabangbungin dan masyarakat mengancam jika tidak di tanggapi oleh Bupati Bekasi maka masyarakat akan melakukan aksi yang lebih besar lagi di kompleks Pemerintahan Kabupaten Bekasi. (Mulis)

Cegah Gangguan Kamtibmas Kepada Masyarakat,Polsek Serang Baru Gelar Oprasi Kejahatan Jalanan

Musyawarah Masyarakat Desa Kertamukti Dengan Perusahaan, Perusahaan Angkat Bicara.

Sinergitas TNI-Polri Dalam Rangka Cipta Kondisi Polsek Tambelang Gelar Patroli Biru Gabungan

Berikan Pesan Kamtibmas, Kapolsek Serang Baru Melaksanakan Kegiatan Ngopi Kamtibmas Dengan Masyarakat

Post Views: 4